Sekretaris DPRD Kota Lubuk Linggau Agusni Effendi
LUBUKLINGGAU – Linggau Bedesau,my.id-Aroma tak sedap dari pengelolaan anggaran kembali mencuat di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau. Kali ini, sorotan tajam datang dari aktivis muda, Redi Alpian, yang mengungkap dugaan praktik korupsi terselubung dalam kegiatan bernilai fantastis: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tahun anggaran 2026 senilai Rp2.527.200.000.
Dalam konferensi pers yang digelar, Redi membeberkan hasil penelusuran timnya yang menemukan sejumlah kejanggalan serius. Kegiatan yang seharusnya mencakup penyediaan tenaga kebersihan, pramubakti, keamanan, hingga pengemudi, diduga hanya menjadi ladang empuk permainan anggaran melalui skema outsourcing.(27/03)
Perusahaan penyedia jasa yang ditunjuk, yakni CV. Lawu Kirma Pratama yang beralamat di Jalan Pelita, Kota Lubuklinggau, dipilih melalui sistem e-katalog, bukan tender terbuka. Mekanisme ini langsung memantik kecurigaan adanya kepentingan tertentu yang bermain di balik layar.
“Kalau masih banyak perusahaan profesional dengan harga lebih rasional, kenapa justru memilih yang lebih mahal? Jangan-jangan ada kongkalikong,” tegas Redi.
Lebih mencurigakan lagi, dalam rincian produk tercantum biaya Rp2.500.000 per orang per bulan tanpa kejelasan komponen lain seperti BPJS atau tunjangan hari tua. Namun fakta di lapangan berkata lain—para tenaga outsourcing hanya menerima sekitar Rp1.700.000 per bulan.
Selisih angka ini memunculkan dugaan kuat adanya kebocoran anggaran yang sistematis.
Tak berhenti di situ, data menunjukkan ada sekitar 88 tenaga outsourcing yang dibagi dalam dua sif. Namun, kondisi riil di lapangan justru jauh dari angka tersebut. Aktivitas kantor yang relatif sepi, kecuali saat sidang paripurna, membuat keberadaan puluhan tenaga kerja itu dipertanyakan.
“Saya mencurigai banyak tenaga outsourcing bodong. Setiap saya ke kantor DPRD, tidak pernah terlihat jumlah sebanyak itu,” ungkap Redi.
Temuan lain semakin memperkeruh keadaan. Kualifikasi tenaga kerja diduga tidak sesuai standar—bahkan ada yang tidak tamat SMP atau SMA, hingga tenaga kerja berusia lanjut yang masih dipekerjakan.
Lebih ironis lagi, atribut seragam yang digunakan tidak mencerminkan profesionalitas perusahaan: tenaga keamanan, kebersihan, hingga pramubakti tampak mengenakan pakaian yang sama, bahkan tak jarang berpakaian bebas.
Peralatan kerja pun nyaris tak terlihat.
Dari handy talky, pentungan, hingga alat kebersihan seperti vacuum cleaner—semuanya diduga tidak disediakan oleh perusahaan, melainkan masih menggunakan fasilitas milik internal sekretariat. Hal ini jelas bertolak belakang dengan detail produk yang ditawarkan.
Indikasi pemborosan anggaran pun semakin menguat. Dengan jumlah tenaga kerja yang diragukan keberadaannya, standar gaji di bawah UMK, hingga minimnya fasilitas kerja, kegiatan ini dinilai sebagai proyek “gemuk di atas kertas, kurus di lapangan”.
Lebih jauh, muncul informasi yang menyebutkan bahwa proyek ini merupakan “jatah” pihak tertentu di lingkaran pimpinan DPRD. Jika benar, maka ini bukan sekadar penyimpangan administratif, melainkan potensi praktik korupsi yang terstruktur dan masif.
Di akhir konferensi persnya, Redi menegaskan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor DPRD dan Kantor Wali Kota Lubuklinggau apabila tidak ada langkah evaluasi menyeluruh.
“Kami tidak akan diam. Ini uang rakyat, bukan bancakan segelintir orang,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak redaksi belum berhasil menemui Dr. Agusni Effendi, M.Pd selaku Sekretaris DPRD Kota Lubuklinggau untuk dimintai klarifikasi. Upaya konfirmasi akan terus dilakukan guna menghadirkan keberimbangan informasi pada edisi berikutnya.
Redaksi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.
(GS/Team 88)
Dalam konferensi pers yang digelar, Redi membeberkan hasil penelusuran timnya yang menemukan sejumlah kejanggalan serius. Kegiatan yang seharusnya mencakup penyediaan tenaga kebersihan, pramubakti, keamanan, hingga pengemudi, diduga hanya menjadi ladang empuk permainan anggaran melalui skema outsourcing.(27/03)
Perusahaan penyedia jasa yang ditunjuk, yakni CV. Lawu Kirma Pratama yang beralamat di Jalan Pelita, Kota Lubuklinggau, dipilih melalui sistem e-katalog, bukan tender terbuka. Mekanisme ini langsung memantik kecurigaan adanya kepentingan tertentu yang bermain di balik layar.
“Kalau masih banyak perusahaan profesional dengan harga lebih rasional, kenapa justru memilih yang lebih mahal? Jangan-jangan ada kongkalikong,” tegas Redi.
Lebih mencurigakan lagi, dalam rincian produk tercantum biaya Rp2.500.000 per orang per bulan tanpa kejelasan komponen lain seperti BPJS atau tunjangan hari tua. Namun fakta di lapangan berkata lain—para tenaga outsourcing hanya menerima sekitar Rp1.700.000 per bulan.
Selisih angka ini memunculkan dugaan kuat adanya kebocoran anggaran yang sistematis.
Tak berhenti di situ, data menunjukkan ada sekitar 88 tenaga outsourcing yang dibagi dalam dua sif. Namun, kondisi riil di lapangan justru jauh dari angka tersebut. Aktivitas kantor yang relatif sepi, kecuali saat sidang paripurna, membuat keberadaan puluhan tenaga kerja itu dipertanyakan.
“Saya mencurigai banyak tenaga outsourcing bodong. Setiap saya ke kantor DPRD, tidak pernah terlihat jumlah sebanyak itu,” ungkap Redi.
Temuan lain semakin memperkeruh keadaan. Kualifikasi tenaga kerja diduga tidak sesuai standar—bahkan ada yang tidak tamat SMP atau SMA, hingga tenaga kerja berusia lanjut yang masih dipekerjakan.
Lebih ironis lagi, atribut seragam yang digunakan tidak mencerminkan profesionalitas perusahaan: tenaga keamanan, kebersihan, hingga pramubakti tampak mengenakan pakaian yang sama, bahkan tak jarang berpakaian bebas.
Peralatan kerja pun nyaris tak terlihat.
Dari handy talky, pentungan, hingga alat kebersihan seperti vacuum cleaner—semuanya diduga tidak disediakan oleh perusahaan, melainkan masih menggunakan fasilitas milik internal sekretariat. Hal ini jelas bertolak belakang dengan detail produk yang ditawarkan.
Indikasi pemborosan anggaran pun semakin menguat. Dengan jumlah tenaga kerja yang diragukan keberadaannya, standar gaji di bawah UMK, hingga minimnya fasilitas kerja, kegiatan ini dinilai sebagai proyek “gemuk di atas kertas, kurus di lapangan”.
Lebih jauh, muncul informasi yang menyebutkan bahwa proyek ini merupakan “jatah” pihak tertentu di lingkaran pimpinan DPRD. Jika benar, maka ini bukan sekadar penyimpangan administratif, melainkan potensi praktik korupsi yang terstruktur dan masif.
Di akhir konferensi persnya, Redi menegaskan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor DPRD dan Kantor Wali Kota Lubuklinggau apabila tidak ada langkah evaluasi menyeluruh.
“Kami tidak akan diam. Ini uang rakyat, bukan bancakan segelintir orang,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak redaksi belum berhasil menemui Dr. Agusni Effendi, M.Pd selaku Sekretaris DPRD Kota Lubuklinggau untuk dimintai klarifikasi. Upaya konfirmasi akan terus dilakukan guna menghadirkan keberimbangan informasi pada edisi berikutnya.
Redaksi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.
(GS/Team 88)
Posting Komentar